Menyoal Kualitas Guru Dalam Pendidikan

Menyoal Kualitas Guru Dalam Pendidikan

Menyoal Kualitas Guru (Versi Epektifitas Diklat)

Antara kualitas dan kuantitas, guru di Indonesia masih mengalami banyak masalah. Dalam hal jumlah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, bahwa tahun 2017 ini akan ada 41.722 orang guru yang akan purna bhakti. Jumlah ini cukup signifikan, karena kurang lebih 3 juta orang guru PNS, sebanyak 29% akan pensiun. Artinya akan ada sekian jumlah sekolah mulai dari jenjang TK sampai SLTA yang akan kehilangan tenaga pendidiknya. Dan pemerintah harus kembali mengalokasikan anggaran APBN untuk rekrutmen dan penggajian bagi guru-guru baru.

Dari jumlah guru PNS yang tersisa, juga masih memiliki masalah yang tidak kurang memperihatinkan, yaitu berkaitan dengan pemerataan. Pihak Kemendikbud telah memetakan, bahwa dari hasil data pokok pendidikan (dapodik) terbaru, banyak daerah pedesaan atau kawasan terpencil yang sangat kekurangan tenaga pendidik, dan kenyataan itu berbanding terbalik dengan kawasan perkotaan yang justeru offerloud. Kondisi ini memaksa Menteri Pendidikan, Muhadjir Effendy untuk tegas dalam menegakkan sanksi bagi mereka yang mangkir dari penempatannya di desa atau daerah terpencil, diantaranya akan dilakukan penanguhan tunjangan sertifikasinya bagi yang sudah memilki sertifikat profesional dan akan ditangguhkan pengangkatan PNS-nya bagi yang baru diangkat.

 


Pendidikan dan pelatihan memberikan kontribusi besar pada peningkatan kualitas tenaga pendidik. Namun penyelenggaraan diklat yang tidak atau kurang terstruktur secara sistematis tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kompetensi guru. Perbaikan dari aspek regulasi, kebijakan lembaga diklat, tradisi guru dan peran satuan pendidikan menjadi pekerjaan rumah untuk menemukan benang merah antara pelaksanaan diklat dengan meningkatnya kualitas guru.


 

Kehadiran guru-guru honorer, baik yang berstatus GTT maupun GTY cukup membantu akan persoalan kekurangan guru ini. Namun dengan kualifikasi mereka yang tidak atau belum memenuhi standar profesional, juga menjadi masalah tersendiri. Banyak guru di sekolah swasta yang belum S1 atau berlatar belakang pendidikan yang tidak linier dengan mata pelajaran yang diampunya. Belum lagi menyangkut keterpenuhannya kebutuhan pokok mereka yang masih kurang dari upah minimun regional (UMR) di setiap daerahnya.Inilah beberapa potret muram wajah tenaga pendidikan di negeri ini, tentunya tidak terkecuali di Kabupaten Bandung.

Menyoal Kualitas Guru

Problema Kualitas Guru
Persoalan kualitas guru, memang bukan masalah baru. Pemahaman tentang betapa pentingnya kedudukan guru dalam mencapai tujuan pendidikan sudah diketahui sejak lama. Diantara komponen pendidikan yang ada; peserta didik, pendidik, biaya, sarana/prasarana, metode dan materi, maka tenaga pendidik menempati posisi yang sangat sentral. Pantas jika peribahasa Arab mengatakan, “al-thariiqatu ahammu minal maddah, walustaadu ahammu minal althariqah” (metode itu lebih penting dari bahan ajar, dan guru lebih penting dari metode).

Dari aspek regulasi, persoalan kualitas guru ini sudah cukup lengkap. Baik yang berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri terkait. Sebagai contoh, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang telah rinci menguraikan tugas pokokdan fungsi guru.

Dari aspek upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi guru pun telah banyak upaya dilakukan, mulai dari pelaksanaan UKG (uji Kompetensi Guru) secara online, pelatihan-pelatihan melalui program PKG (Penilaian Kinerja Guru) dan PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) sampai kepada sertifikasi profesi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru, khususnya melalui tunjangan profesi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tersebut, pada pasal 10 ayat (1), disebutkan bahwa kompetansi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Jelas di sini, bahwa kualitas guru Indonesia ditentukan oleh ke-4 kompetensi tersebut. Sejatinya, setelah guru masing-masing memperoleh sertifikat profesi (sertifikasi), mereka dianggap telah memenuhi ke-4 kompetensi tersebut. Tinggal persoalannya berapa persen dari keempat kompetensi itu telah dikuasainya.

Adapun uraian dari masing-masing kompetensi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Kompetensi pedagogik meliputi: memahami peserta didik secara mendalam, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Kompetensi kepribadian meliputi : kepribadian yang mantap dan stabil, kepribadian yang dewasa, kepribadian yang arif, kepribadian yang berwibawa, dan berakhlak mulia serta menjadi teladan.

Kompetensi Sosial : bersikap inklusif, berkomunikasi secara epektif, beradaptasi di tempat bertugas, berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan, berkomunikasi dan bergaul secara epektif. Dan kompetensi profesional meliputi : menguasai materi, struktur konsep dan keilmuan, menguasai SK dan KD, mengembangkan materi pembelajaran, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan, memanfaatkan TIK.

Jika dari keempat kompetensi tersebut terdapat 18 point sub kompetensi, berapa persen yang telah dikuasai oleh masing-masing tenaga pendidik kita? Salah satu alat ukurnya adalah UKG atau uji kompetensi guru yang sudah beberapa tahun ini diselenggarakan secara serempak dan online oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan catatan Kementeraian Pendidikan Nasional, perolehan UKG tahun pelajaran 20015/2016 secara nasional dapat dipahami dari diagram berikut :

Secara rata-rata nasional, kompetensi guru kita masih di bawah KKM (5,5). Hanya 7 provinsi yang meraih nilai di atas rata-rata: Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur dan Bangka Belitung. Artinya, kurang dari 8% nilai UKG yang telah mencapai target.

Titik Masalah
Jika berdasarkan pemetaan diperoleh nilai yang masih jauh dari harapan, tidak berlebihan memang, seandainya Menteri Keuuangan, Sri Mulyani, bersuara keras tentang kualitas pendidikan kita yang masih kalah dengan negara-negara tetangga. Terutama berkaitan dengan kualitas guru yang seperti itu keadaannya. Lalu, dimana titik masalahnya yang menyebabkan semua itu terjadi?

Mari kita coba urai dari beberapa sisi: regulasi, kebijakan pemerintah, guru dan lembaga pendidikan. Dari aspek regulasi, secara the jure atau normatif, semua produk keputusan, mulai dari undang-undang sampai keputusan menteri sudah cukup ideal, mencerminkan konpetensi guru yang memang sepantasnya demikian. Namun jika kita lihat dari faktanya (defacto), masih terdapat beberapa yangperlu untuk dikritisi. Bebrapa di antaraya: kesesuaian standar antar wilayah, implementasi regulasi dan keterpenuhannya sarana pendukung.

Indonesia dengan keanekaragamannya memiliki keunikan tersendiri dalam hal potensi dan kearifan tiap daerah. Antara perkotaan dan perdesaan misalnya, jurang perbedaannya masih terlihat jauh. Apalagi jika membandingkan masing-masing posisi pulau atau provinsi dari pusat Ibu Kota Jakarta, yang sampai hari ini masih menjadi sentral pembangunan.Tentunya regulasi tentang standar nasional pendidikan masih harus mengalami penyesuaian dengan kondisi real di lapangan. Misalnya, standar guru minimal D3 untuk SD dan S.1 untuk SLTP/SLTA. Mungkinkah aturan itu cocok untuk daerah Maluku Utara atau papua Barat?

Di Kabupaten Bandung saja, dengan kehadiran sekolah-sekolah swasta yang masih sangat terbatas sumber dayanya, untuk menyesuaikan dan menerapkan regulasi mengenai kompetensi tersebut, bukan masalah yang ringan.

Kebijakan pemerintah berkaitan dengan peningkatan mutu guru, selama ini diorientasikan pada bentuk pelatihan-pelatihan (on service and in servise training). Gelontoran anggaran sudah cukup memadai, terbukti dengan fasilitas yang diterima peserta pelatihan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, mulai dari layanan hotel bintang 3 sampai pemberian transport yang sesuai dengan jarak yang ditempuh. Namun dari segi keberlanjutan (sustainability) dan ketepatan sasaran dari pelatihan itu harus selalu dievaluasi. Kerap kali pelatihan dikesani lebih ke formalitas atau penghabisan anggaran, buktinya “alumni-alumni” pelatihan jarang mendapat tindak lanjut dari lembaga penyelenggara pelatihan. termasuk guru sasaran pelatihanpun terkesan “4L” , loe lagi loe lagi.

Sepertinya tidak ada pemetaan yang holistik mengenai “siapa” dan “apa” pelatihan ini ditujukan? Malah di kalangan guru sendiri sering ada celotehan Guru Spesialis Pelatihan (GSP). Dia jarang mengajar dengan alasan sibuk pelatihan, karena memang selalu mendapat panggilan dari instansi terkait untuk menjadi peserta pelatihan.

Dari aspek gurunya sendiri, persoalan kualitas ini masih menyisakan masalah besar. Yaitu di saat yang bersangkutan mendapatkan treatment untuk peningkatan kompetensi melalui berbagai bentuk diklat, kerap kali dia tidak mau mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama di pelatihan tersebut atau mendisiminasikan kepada rekan sesama guru yang lain. Akhirnya, pelatihan tinggal pelatihan, sementara peningkatan kompetensi dan pemerataan informasi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Keterlibatan lembaga terkait, khususnya satuan pendidikan, dalam permasalahan ini, masih menyimpan kendala. Dimana pihak sekolah masih memperioritaskan pelatihan untuk guru tertentu dan belum ada ketegasan dari guru yang diikutsertakan dalam pelatihan tersebut untuk persentase di forum resmi yang dihadiri oleh segenap civitas akademika sekolah.

Alternatif Solusi
Dewasa ini fenomena “penyimpangan” diklat terhadap peningkatan kualitas guru yang disebut di atas, relatif sudah mulai diperbaiki. Kebijakan pemerintah untuk menjadikan hasil UKG sebagai basis data untuk memetakan bentuk dan sasaran pelatihan bagi guru, sudah mulai dijalankan. Program PKG dan PKB yang semakin intensif dijalankan oleh lembaga terkait menunjukan beberapa perbaikan untuk persoalan ini.

Namun tidak ada salahnya, penulis mencoba untuk mengemukakan alternatif solusi tentang epektifitas pelatihan bagi peningkatan kompetensi guru ini sebagai berikut. Pertama, agar perubahan dan sosialisasi regulasi berjalan secara beriringan. Kesenjangan di antara keduannya hanya akan mengacaukan tatanan dan budaya akademik yang sudah dibangun oleh maasing-masing guru dan satuan pendidikan. Misalnya, mengenai perubahan kurikulum dari KTSP ke K-13 yang sarat dengan keterlibatan kepentingan politik di dalamnya. Dimana perubahan regulasi begitu cepat seiring dengan pergantian pemerintahan/kementerian.

Kendatipun perubahan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan dan tuntutan mendesak, namun perlu direlefansikan dengan kondisi lapangan yang ada. Barapa persen guru yang sudah siap untuk mendapat treatment, berapa sekolah yang sudah mantap menyelenggarakan kurikulum sebelumnya, serta seberapa besar kepentingan masyarakat tentang tuntutan perubahan kurikulum dari kurikulum yang sudah berjalan.

Kebijakan pemerintah mengenai penyelenggaraan diklat, agar melibatkan banyak pihak, baik instansi yang linier secara vertikal, maupun antar lembaga yang terkait secara horizontal. Misalnya materi dan orientasi diklat sudah disiapkan sesuai kebutuhan di lapanan dan dilakukan tahapan-tahapan berikutnya, mulai dari in-put, proses, out-put sampai ke out-come. Pelatihan berlangsung secara berjenjang dengan produk yang yang jelas serta limit waktu yang telah terukur.

Perlu ada keterlibatan organisasi profesi atau forum ilmiyah reguler yang dijadikan partner penyelenggara pelatihan dalam memanfaatkan dan menindaklanjuti produk-produk atau alumni pelatihan. Misalnya, MGMP atau KKG meminta kepada alumni pelatihan untuk menyosialisasikan hasil yang mereka peroleh di pertemuan yang reguler. Demikian pula PGRI senantiasa memanfaatkan kompetensi guru-guru yang berprestasi untuk terlibat dalam program desiminasi atau tutor sebaya untuk pemerataan kualitas guru.

Pendidikan dan pelatihan memberikan kontribusi besar pada peningkatan kualitas tenaga pendidik. Namun penyelenggaraan diklat yang tidak atau kurang terstruktur secara sistematis tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kompetensi guru. Perbaikan dari aspek regulasi, kebijakan lembaga diklat, tradisi guru dan peran satuan pendidikan menjadi pekerjaan rumah untuk menemukan benang merah antara pelaksanaan diklat dengan meningkatnya kualitas guru.***Oleh : Aam muamar, Pengawas pada Disdikbud Kab. Bandung*(Bahan : Hibar Sabilungan)***